Tampaknya, ada yang aneh dengan Negeri Ini. Bahkan, tidak sedikit yang bilang kalau negeri ini tengah hidup di tengah peradaban yang sakit. Pasalnya, dengan dalih demokrasi, orang sedemikian bebas mencaci-maki, melecehkan, dan menghina sesamanya. Bahkan, Kepada Seorang Presiden, orang nomor satu di negeri ini yang merupakan sosok kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tak jarang difitnah dan dicemarkan nama baiknya.

Presiden Jokowi, misalnya, entah, sudah berapa kali martabatnya direndahkan, karakternya dibunuh dan dihancurkan, melalui berbagai tuduhan, bahkan fitnah, yang dinilai hanya dijadikan sebagai alasan pembenar untuk merong-rong kewibawaan dan menghancurkan kepemimpinannya. Tuduhan sebagai anggota organisasi terlarang alias PKI, harus melakukan tes DNA gegara dianggap bukan anak kandung si ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya, sampai pada tuduhan ijazah palsu.

Jangankan Kepada seorang presiden, kepada sesama pun kita seharusnya pantang mencela, mencaci-maki, melecehkan, apalagi memfitnah. Warisan berharga macam apa yang bisa kita wariskan kepada anak-cucu negeri ini kalau kita biasa melontarkan ungkapan-ungkapan verbal yang kasar dan penuh kebencian kepada sesama, bahkan kepada sosok seorang presiden.

Demokrasi memang sudah menjadi kesepakatan para pendiri negeri ini untuk membangun peradaban bangsa yang berkeadilan dan bermartabat. Namun, tidak lantas berarti kita bebas dan seenaknya memaki, menghina, atau memfitnah, apalagi kepada seorang presiden yang telah dipilih secara demokratis oleh seluruh rakyat di negeri ini.

Jangan sampai terjadi, kebencian kita terhadap seseorang atau pihak lain membuat kita berperilaku tidak adil. Tuduhan ijazah palsu kepada Presiden Jokowi, misalnya, sampai harus melakukan mubahalah untuk meyakinkan publik, bisakah hal itu dinilai sebagai sikap dan perilaku yang berkeadilan?

Dari sisi rekam jejak, Jokowi telah berhasil melewati proses demokrasi secara bertahap setidaknya tiga kali, yakni sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden. Sungguh sangat mustahil apabila otoritas lembaga-lembaga pemilihan umum bisa sedemikian mudah dikibuli ijazah palsu seorang Jokowi.

Nah, dalam situasi seperti itu, pihak-pihak yang menuding ijazah palsu Presiden Jokowi seharusnya yang wajib membuktikan kebenaran tuduhannya, bukan Presiden Jokowi. Ini persoalan sepele yang dinilai banyak pihak sebagai “amunisi” politik untuk memanjakan nafsu kebencian kepada Presiden Jokowi dan menggoyang kursi kepemimpinannya yang hanya tinggal setahun lagi.

Yuk, berikan warisan watak, karakter, perilaku, dan nilai-nilai etika yang beradab dan bermartabat kepada anak cucu. Para pendiri negri ini bisa jadi akan terus tenggelam dalam kesedihan di alam keabadian sana apabila menyaksikan anak-anak bangsa saling membangun kebencian dan perseteruan kepada sesama. Sungguh kontras dengan darah dan air mata mereka yang terus mengalir untuk membangun nilai-nilai demokrasi di atas bumi yang merdeka dalam cengkeraman kaum penjajah. Ngopi dulu, yukkk…! ***