Jakarta – KabarNet: Indonesia Police Watch (IPW) berharap Polisi agresif dan cepat mengusut siapa di belakang IndonesiaLeaks dan motivasinya membuka kasus Buku Merah yang menimbulkan kegaduhan. “Jika Polri bisa agresif dan cepat mengungkap kasus hoaks Ratna Sarumpaet, tentunya Polri bisa cepat pula mengusut IndonesiaLeaks yang terindikasi menyebar hoaks,” kata Ketua IPW Neta S Pane, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (12/10).
Dari pantauan Indonesia Police Watch (IPW), kata Neta, IndonesiaLeaks bisa terkena tuduhan menyebar hoaks, sebab Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan apa yang diungkapkan IndonesiaLeaks tidak benar, sementara di masyarakat sudah terjadi kegaduhan dan kontroversial.
Di sisi lain, lanjutnya, siapa pengelola IndonesiaLeaks tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan indonesialeaks.com tidak menampilkan nama-nama pengelola dan hanya menampilkan sejumlah logo media sebagai mitra dan inisiator. “Apakah sebuah lembaga yang tidak berani secara jantan menampilkan figur pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya? Namun polisi tetap bisa menelusurinya, dengan cara memanggil dan memeriksa figur-figur yang logonya terpasang di IndonesiaLeaks,” katanya.
Menurut Neta, dalam Kasus Buku Merah yang menyeruak akhir-akhir ini terlihat sangat sarat dengan permainan manuver politik ketimbang kasus hukumnya, mengingat kasus hukumnya sudah selesai seperti kata Ketua KPK. “Sasaran kasus Buku Merah ini jelas dan terang-benderang hendak menyasar ke pemerintahan Jokowi, ada pun Kapolri Tito Karnavian hanya sebagai sasaran antaranya,” ujarnya.
IPW melihat ada yang aneh dalam kasus Buku Merah ini, sebab kasus daging dengan tersangka Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK, tapi kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019. “Ini tak lain karena ada manuver dari pihak tertentu yang tidak suka melihat kedekatan Tito dengan Presiden jokowi,” jelasnya.
IPW menilai dalam kasus Buku Merah ini bola ada di KPK dan meminta Lembaga anti rasuah itu harus solid. “Jangan mau dipecah dari luar maupun dari para mantan pimpinannya yang pernah berseteru dengan institusi polri,” tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan dugaan aliran dana ke Tito itu tidak benar. Ketua KPK juga mengatakan buku catatan yang disebut sebagai Buku Merah itu hanya sebagai petunjuk yang sudah diklarifikasi ke Basuki Hariman bahwa tidak benar memberikan uang ke Tito. “Artinya, pernyataan ketua KPK itu merupakan suara resmi KPK. Begitu juga soal perusakan buku sudah dijelaskan ketua KPK bahwa tidak cukup bukti dan sudah dihentikan penyelidikannya. Apakah ketua KPK tidak layak dipercaya,” katanya.
Mengingat situasi sekarang ini sudah memasuki tahun politik, IPW berharap Polri dan KPK harus sinergi dan jangan mau diadu domba hingga muncul cicak buaya jilid 3. “KPK harus terus agresif memburu koruptor di tahun politik ini dan Polri harus mampu maksimal menjaga keamanan hingga pilpres 2019. KPK harus solid dan Polri harus solid agar koruptor bisa disapu bersih dan tidak ikut-ikutan bermanuver mengadu domba KPK dengan Polri,” pungkas Neta.
Sebelumnya diberitakan, kasus pengrusakan barang bukti yang dilakukan dua bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Roland Ronaldy dan Harun kembali mencuat setelah Indonesialeaks mengungkap adanya rekaman CCTV peristiwa pengrusakan tersebut.
Pada Oktober 2017 silam, pengawas internal KPK telah menyatakan Roland yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Besar dan rekannya Komisaris Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Keduanya disebut merobek 15 lembar halaman buku bank yang mencatat transaksi perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Keduanya juga diduga mengubah berita acara pemeriksaan terhadap staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono.
Indonesialeaks memperoleh dokumen yang menunjukkan adanya perbuatan penodaan barang bukti tersebut. Indonesialeaks merupakan kanal bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Mereka bisa merahasiakan identitas. Prinsip anonimitas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para informan. Dari dokumen Indonesialeaks terungkap, ada dua keterangan penting yang hilang akibat pengrusakan dokumen tersebut. [KbrNet/Seruji.co.id/Slm]
