Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia - Sistem Tata Negara atau Sistem Pemerintahan bertujuan untuk menjaga negara agar tetap stabil. Di dunia ini ada beberapa macam sistem pemerintahan yang semuanya memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan perbedaan masing-masing. Sistem pemerintahan diterapkan sesuai dengan kondisi pada masing-masing negara, sistem-sistem tersebut dibedakan menjadi :
  • Parlementer
  • Presidensial
  • Semipresidensial
  • Komunis
  • Liberal
  • Demokrasi

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia


Secara luas, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga fondasi yang ada pada pemerintahan, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan kaum mayoritas, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi yang seharusnya masyarakat juga bisa turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur tentang kedudukan lembaga teringgi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. UUD (Undang-Undang Dasar) merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat seluruhnya diberikan kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaanya atau yang disebut juga dengan “distribution of power” kepada 5 Lembaga Tinggi yang kedudukannya sejajar, yakni Presiden, MA (Mahkamah Agung), BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia tertuang dalam Penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :
  • Sistem konstitusional
  • Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
  • Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  • Kepala negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
  • Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  • Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  • Menteri negara adalah pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dari 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang sudah disebutkan di atas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial, yang dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Ciri sistem pemerintahan Presidensial kala itu adalah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan atau pertimbangan DPR yang merupakan wakil rakyat. Kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung disalahgunakan karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan kepada DPR.

Memasuki masa reformasi, Bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Maka dari itu, pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintahan Konstitusional) harus disusun. Pemerintahan konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi :
  • Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
  • Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen dapat dijelaskan sebagai berikut: UUD merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan UUD. UUD memberikan kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan sama dan sejajar, yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden, MA (Mahkamah Agung), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Dalam sistem pemerintahan Indonesiaterdapat perubahan baru, hal tersebut untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru ini diantaranya dengan adanya pemilihan secara langsung, mekanisme check and balance, sistem bikameral, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan serta fungsi anggaran.


Semoga Informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah berkunjung.


This post first appeared on Gambaran Surga, please read the originial post: here

Share the post

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

×

Subscribe to Gambaran Surga

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×