Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Jakarta Butuh Sistem Baru!



Menurut pengamat politik Andi Azikin, setelah berkuasa, para kepala daerah hanyalah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mereka tidak boleh membuat perda atau kebijakan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan menyalahi kebijakan pemerintah pusat. ”Jadi sebenarnya tidak akan ada Perubahan yang signifikan di daerah kecuali hanya soal-soal teknis," jelasnya.

Dalam konteks Jakarta, siapapun gubernurnya, dari sisi perubahan, sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah meski dikatakan desentralisasi, kewenangannya sangat terbatas. Siapapun yang memimpin tak akan banyak berpengaruh karena mesin birokrasi sebenarnya sudah berjalan.

Sayangnya masyarakat tidak sadar dengan kondisi ini. Mereka tertipu. Seolah-olah harapan bisa digantungkan kepada sosok pribadi orang yang memimpin dengan mengesampingkan Sistem yang diterapkan. Pemimpin dianggap segalanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kendati fakta sudah berulang kali terungkap bahwa pemimpin sebaik apapun tak akan bisa berbuat banyak jika ia berada dalam kubangan lumpur sistem yang buruk.

Selain tidak akan menghasilkan perubahan mendasar, pemilihan kepala daerah justru membuka keharaman bagi kaum Muslim sebab orang kafir pun mendapat kesempatan untuk meraih kekuasaan. Sistem Demokrasi tak membatasi siapapun untuk memimpin. Seorang Muslim jelas tak boleh setuju terhadap sistem yang membolehkan orang kafir menjadi pemimpin atas kaum Muslimin, sistem yang menyerahkan penetapan hukum kepada hawa nafsu voting manusia.

Tipuan Demokrasi

Setiap lima tahun rakyat selalu didorong untuk menentukan pemimpinnya dengan dalih ini adalah bagian dari perubahan. Saking luar biasaanya mengawal demokrasi ini sampai-sampai ada yang menakut-nakuti rakyat dengan secara keliru menafsirkan ayat-ayat Allah SWT untuk menyukseskan pesta tersebut. Bahkan sering dimunculkan pernyataan, jika umat Islam tidak ikut memilih maka orang kafir yang akan memenangi pemilu. Padahal, kata Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman, justru pemilu demokrasi inilah jalan untuk mempertahankan sistem yang rusak ini. "Tidak akan ada perubahan mendasar melalui pemilu atau pilkada ini. Soalnya sistemnya tidak akan berubah, malah tidak boleh diubah. Pemilu atau pilkada merupakan bagian dari mempertahankan sistem,” jelasnya.

Siapapun yang memenangi pesta tersebut, jelasnya, akan melaksanakan prinsip demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atas nama rakyat, seorang pemimpin bisa mengeluarkan kebijakan apa saja. Dan yang pasti aturan itu bukan berasal dari Allah seluruhnya. Soalnya, mengambil aturan agama dalam mengatur urusan publik termasuk sebuah keharaman dalam kacamata demokrasi. Prinsip sekulerisme yang menjadi pilar sistem tersebut tak bisa diganggu gugat.

Ia menjelaskan, tidak mungkin demokrasi ditujukan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Wajar pula jika para pemimpin yang terpilih baik di pusat maupun di daerah -termasuk yang Muslim- tidak akan mengambil aturan agama secara menyeluruh untuk mengatur urusan umat. Kalaupun ada aturan agama yang diambil, itu adalah aturan agama yang sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Lepaskan Belenggu Demokrasi!

Siapa pun -termasuk warga Jakarta- pasti menginginkan kebaikan berupa kesejahteraan dan keadilan. Berharap pada sistem yang ada, dapat dipastikan seperti pungguk merindukan bulan.

Dan sudah terbukti secara nyata, fenomena Pilkada Jakarta ini telah menguras energi umat gara-gara negara menampakkan ketidakadilan demi mempertahankan calon yang digadang-gadang terpilih kembali memimpin Jakarta.

Fakta menunjukkan, selama ini semua yang terpilih didukung kekuatan modal dan popularitas, ditambah tidak adanya suara partai yang dominan yang mengharuskan mereka berkoalisi. Koalisi pun tak jarang hanyalah politik dagang sapi. Demokrasi akhirnya menjadi kedok penguasaan sekelompok orang yang punya modal untuk menguasai rakyat untuk kepentingannya sendiri. Rakyat berdaulat hanya omong kosong.

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menegaskan, Jakarta yang baik akan muncul jika negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini mengganti sistem yang rusak sekarang dengan sistem baru. Sistem ini adalah sistem Islam. Dengan sistem Islam, Jakarta bisa dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh kehidupan.

“Tidak cukup ganti orang. Harus ganti sistem. Dan ini tentu tidak hanya sistem yang berlangsung di Jakarta tapi sistem yang sedang bercokol di negeri ini,” jelas Yahya.

Sistem yang baik, jelasnya, akan bisa mewujudkan peradaban yang baik. Termasuk membangun manusianya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Sistem ini tegak atas prinsip tauhid sehingga terbebas dari kepentingan segilintir orang yang ingin memaksakan kehendak demi urusan duniawi. Sistem ini dijaga oleh ketakwaan. Para pemimpinnya dipaksa tunduk di bawah aturan Islam sehingga bebas dari nafsu pribadi atau kelompok.

Dan yang lebih penting, papar Yahya, sistem Islam ini akan menjadikan Jakarta dan daerah lain di Indonesia menjadi wilayah yang dirahmati oleh Allah SWT, negeri yang baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.

“Umat harus berani melepaskan belenggu demokrasi ini. Sudah saatnya kita harus berani bersuara lantang untuk menyuarakan perubahan sistem bagi negeri ini," tandas Yahya.

Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib mengatakan, perubahan terjadi jika kaum itu menginginkan perubahan. "Kita harus mengarahkan umat pada perubahan Islam, jika tidak maka perubahan yang terjadi semakin buruk dan lebih buruk,“ paparnya.

Ia berharap para tokoh umat bisa memahami hal ini dan terus mengarahkan umat kepada perubahan hakiki seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga terwujud Daulah Islam di Madinah.

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 191
---



This post first appeared on NEOPLUCK, please read the originial post: here

Share the post

Jakarta Butuh Sistem Baru!

×

Subscribe to Neopluck

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×