Setelah lebih empat dekade bertransmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan, masyarakat Sepaku, Penajam Paser Utara, akan bertransformasi dari sebelumnya penduduk desa, menjadi warga ibu kota.
FEBRUARI 1977.Sastro Wiyono muda dengan semangat membara ikut program transmigrasi yang dibuat pemerintahan Orde Baru. Umurnya masih 31 tahun ketika itu. Sedang kuat-kuatnya bekerja tani. Tekadnya bulat ingin mengubah nasib. Mencarisumber penghidupan baru. Jauh ke tanah harapan: Kalimantan.
Pulau di seberang lautan itu hanya pernah didengarnya dari cerita orang-orang. Saat itu belum ada Google untuk memeriksa di mana lokasinya, atau sudah ada apa saja di sana – selain hutan. Apakah harapan yang hendak dituju itu benar-benar baik untuk masa depan? Entahlah. Pokoknya, percaya saja kepada pemerintah.
Selamat tinggal Pulau Jawa. Tanah kelahiran yang bagi Sastro Wiyono dan keluarga sudah mulai kurang bersahabat. Penduduk semakin banyak. Lahan pertanian terbatas. Sementara pekerjaan lain tak ada. Pada masa itu, Indonesia memang baru mulai bangkit setelah dihantam resesi ekonomi. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang digagas Pemerintah Orde Baru belum banyak mengubah keadaan.
Sama seperti transmigran lain, Sastro muda membawa serta keluarga. Istri dan tiga orang anak yang masih kecil-kecil. “Anak mbarep (sulung, Red) masih 10 tahun,” cerita Sastro, kini 73 tahun, saat tim Kaltim Post singgah di rumahnya di Desa Tengin Baru, Sepaku III, Ahad (1/9).
Tahun 1977 itu Sastro Wiyono bersama 65 keluarga lain asal Sragen, Jawa Tengah, diangkut dalam satu rombongan menggunakan kapal barang melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tujuannya Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setiba di Kota Minyak, harus naik kapal yang lebih kecil lagi menyusuri Teluk Balikpapan, menuju daratan yang pada masa itu masih disebut sebagai Balikpapan Seberang. Belakangan, daratan di ujung teluk itu diberi nama Sepaku Dan Semoi.
“Waktu itu tidak ada yang tahu mau dibawa ke mana. Pokoknya ke Kalimantan saja. Dijanjikan diberi rumah dan lahan pertanian,” katanya.
Rumah yang ditempati Sastro Wiyono saat ini sudah bukan rumah asli yang dia terima saat pertama tiba di Sepaku dulu. Sudah dibangun lebih permanen dan letaknya pun digeser sedikit ke belakang dari posisinya semula. Supaya punya pekarangan lebih luas.
“Rumah asli yang kami terima pertama dulu ya cuma gubuk saja. Pakai atap seng, lantai dan dinding menggunakan papan yang tipis, rapuh sekali,” katanya.
Sastro Wiyono sekarang tinggal berdua saja dengan istrinya, Mulyani (60). Anak-anaknya tinggal di Balikpapan dan Samarinda setelah berkeluarga. Di depan rumah berbahan kayu itu dia bangun warung kecil-kecilan untuk berjualan kebutuhan pokok. Halaman yang tersisa ditanami singkong. Juga pohon turi, yang kembangnya biasa jadi campuran nasi pecel. Adapun pekarangan belakang dibuat kandang-kandang untuk berternak bebek dan ayam.
Sebagai generasi awal yang babat alas (membuka hutan) di Sepaku dan Semoi, Sastro Wiyono bercerita pada masa awal menjalani program transmigrasi itu hidup terasa sangat berat. Lahan garapan seluas 2 hektare yang diberikan pemerintah tak bisa langsung ditanami, sebab masih berupa hutan yang harus dibersihkan.
Setelah mulai menanam, di antaranya padi gunung dan jagung, Sastro dan transmigran lain tak tinggal diam. Mereka memilih pergi ke Balikpapan untuk kerja serabutan. Mengisi waktu. Menunggu masa panen. “Kerja serabutan apa saja. Ya jadi buruh. Ya tukang bangunan. Bisa sampai berbulan-bulan di Balikpapan. Pulang sebentar ke Sepaku untuk ambil hasil kebun, dibawa dan dijual ke Balikpapan,” katanya.
Meski mendapatkan jadup (jatah hidup) berupa kebutuhan pokok seperti beras, gula dan garam pada tahun pertama penempatan di lokasi transmigrasi, kebutuhan lain untuk keluarga tetap harus dipenuhi dengan penghasilan tambahan. Caranya ya dengan kerja serabutan itu.
Kehidupan sedikit membaik saat warga mencoba menanam lada, yang harga jualnya di tahun 80-an sangat bagus. Boleh dibilang masa itu sebagai masa-masa keemasan. Para transmigran mulai bisa membangun rumah baru atau merenovasi rumah jatah dari pemerintah menjadi lebih layak. Membeli perabotan. Membeli kendaraan. Banyak juga yang memulai usaha sampingan selain bertani. Sepaku dan Semoi ikut berkembang.
“Itu zaman paling enak. Semua ikut menanam lada. Hasil panen berlimpah dan harga jual tinggi,” aku Sastro.
Sayangnya masa keemasan tersebut tak berlangsung lama. Era lada segera berakhir. Di sekitar desa kemudian berdiri perusahaan-perusahaan perkebunan dengan penguasaan puluhan hingga ratusan hektare lahan. Menyusul perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hutan tanaman industri) yang sebelumnya sudah lebih dulu beroperasi.
Warga lantas ikut menanam kelapa sawit. Sebagian mengisi lahan garapan dengan pohon karet. Hanya tersisa sedikit sekali yang menanam padi. Selebihnya, untuk kehidupan sehari-hari mereka mengandalkan usaha lain. Entah berdagang di pasar atau membuka warung di depan rumah. Juga memanfaatkan lahan yang tersisa untuk perkebunan sayur atau peternakan skala kecil.
Meskipun hidup terasa berat, para transmigran tetap bertahan. Sastro Wiyono bercerita dari 65 keluarga yang satu rombongan dengannya asal Sragen dulu, hanya beberapa saja yang akhirnya menyerah. Menjual murah lahan miliknya lalu kembali ke Jawa atau merantau ke kota lain seperti Balikpapan dan Samarinda, untuk mengadu nasib. “Sebagian besar bertahan di Sepaku. Sampai sekarang,” katanya.
Hingga Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di PPU dan Kukar, Sepaku dan Semoi yang berada di dalam kawasan calon IKN itu tetap merupakan desa yang hidup dari usaha pertanian. Jalan poros yang membelah desa adalah satu-satunya pusat keramaian. Kalau dilihat dari udara pada malam hari, bagian yang tampak ada tanda-tanda kehidupan hanya segaris jalan poros itu saja. Sisanya di kiri-kanan gelap gulita.
Keputusan IKN pindah ke Kalimantan tentu membawa pengharapan baru. Sastro Wiyono mengaku sudah memperoleh informasinya melalui televisi dan obrolan sesama warga. Juga cerita dari anaknya yang tinggal di Balikpapan.
Tak bermimpi terlalu tinggi, dia hanya berharap kalau pusat pemerintahan sudah terbangun kelak, dampak positifnya bisa ikut dirasakan warga yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup seadanya di lokasi transmigrasi itu. Warga pun tak ambil pusing nanti mau disebut orang desa atau orang ibu kota.
“Paling ya kami orang desa ini hidupnya tetap begini-begini saja. Cuma ikut senang di sini jadi ibu kota negara. Ikut bangga karena kami yang pertama babat alas di sini,” ujarnya. (bersambung)
