Berita Muara - MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) Kota Bengkulu saat ini sedang memasuki babak baru sebelum pelaksanaan konstruksi, yaitu pembentukan KSM dan pembuatan proposal.
Untuk melakukan penguatan terhadap Bkm Dan Ksm mengenai tahapan MP3KI, Kamis 28 Agustus lalu Korkot 1 Kota Bengkulu berinisiatif untuk melakukan konsolidasi dengan mengundang Koordinator BKM dan KSM yang diplot untuk mengelola item kegiatan MP3KI pada pelaksanaan konstruksinya nanti.
Dalam rapat penguatan tersebut, Korkot 1 Kota Bengkulu Dedi Arizandi, SPdI mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti tahapan yang Sudah dilakukan sebelumnya yaitu verifikasi dokumen pencairan, tahap berikutnya adalah membentuk beberapa KSM untuk kemudian difasilitasi pembuatan proposalnya. “KSM membuat proposal yang nantinya difasilitasi oleh Fasilitator Teknik bidang MP3KI.”
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kota Bengkulu mendapatkan alokasi dana program MP3KI di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kampung Melayu sebesar Rp 2,9 M dan Kecamatan Muara Bangkahulu sebesar Rp 1,3 M, sementara Kecamatan Selebar Rp 300juta lebih. Untuk Kecamatan Kampung Melayu terdapat 4 kelurahan yang akan memanfaatkan dana tersebut sesuai hasil survey lokasi, yaitu Kelurahan Teluk Sepang, Padang Serai, Sumber Jaya dan Kandang Mas. Sementara di Kecamatan Muara Bangkahulu di Kelurahan Rawa Makmur, Kandang Limun dan Beringin Raya. Untuk Kecamatan Selebar terdapat di Kelurahan Sukarami.
“Alokasi tiap kelurahan berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dengan hasil survey lokasinya. Untuk Kelurahan Rawa Makmur, setelah melakukan melakukan survey terakhir bersama Bappeda Kota dan Satker PU dan juga OC2 PNPM Propinsi Bengkulu 11 Agustus lalu, terjadi beberapa perubahan. Ini karena ada beberapa item kegiatan yang ternyata sudah dikerjakan oleh PU sebelumnya. Jadi kegiatannya tidak boleh tumpang tindih, apalagi yang dari PU belum diserahterimakan.” Kata Dedi Arizandi lagi. Perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya alokasi yang sudah dietapkan sebelumnya.
“Kita sudah komunikasikan dengan fasilitator MP3KI dan Senior Fasilitator masing-masing kelurahan dampingan. Sudah fix, tinggal pembuatan proposalnya” sambungnya lagi. Menurutnya, perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam pelaksanaan MP3KI, supaya pelaksanaannya berjalan lancar.
“MP3KI itu Rupiah Murni (RM), jadi akan ada perhitungan pajak di dalamnya khususnya material yang kena pajak. Itu sudah kita sampaikan ke BKM dan KSM, supaya dalam RAB juga dimasukkan” kata Aji Seno Wibowo, Asisten Kota Bidang Infrastruktur yang turut menjadi pengarah teknis pada rapat tersebut.
“Satu hal lagi yang perlu ditekankan, yaitu pemeliharaannya wajib dilaksanakan. Ini harus BKM dan KSM sosialisasikan kepada seluruh warga di lokasi kegiatan. Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan, dimanfaatkan tapi tidak dipelihara. Harus jelas kelompok atau warga yang ditugaskan untuk memeliharanya. Itu sudah kewajiban” sambungnya lagi.
Menurutnya, banyak kegiatan yang telah dilakukan BKM melalui dana BLM baik APBN maupun APBD tidak diawasi pemeliharaannya. Parahnya lagi, kesadaran warga melihat fasilitas yang terbengkalai dan akhirnya rusak tersebut tidak masih sangat rendah. “Kita berharap jangan sampai kelalaian yang serupa berulang terus-menerus” katanya lagi. (***kmw)
