Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

diduga perdagangkan NIK juga KK, Komisi II DPR Dorong UU Keamanan informasi diri

Ilustrasi foto E-KTP

jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menyokong dibuatnya undang-undang keamanan data pribadi. Sehingga, data KTP yang dikasih masyarakat untuk kebutuhan tertentu bisa terjaga dengan aman. Usulan ini menanggapi Dugaan Jual Beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial.

“Aku mendukung melahirkan undang-undang keamanan data pribadi, jadi siapa saja yang menerima copy dari data seseorang ia harus menyimpannya, jadi dia jikalau sudah selesai tidak dapat dibuang seperti itu saja. Nah itu ada sanksinya, ” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).

Zainudin menegaskan, kerahasiaan data masyarakat di dukcapil wajib benar-benar terjamin. Karenanya dari itu perlu adanya UU keamanan data pribadi. Namun ia melihat kebocoran data pribadi terjadi secara tak disadari.

“Di Dukcapil telah dikunci seaman-amannya. Tapi kadang kita yang memberikan (data pribadi). Kita masuk hotel pasti meninggalkan, kita karcis pesawat sertakan copy KTP, nah di situlah timbul. Tercecer-tercecer itu, ” jelas ia.

UU keamanan data pribadi yaitu pekerjaan rumah untuk DPR di jangka waktu mendatang. Sampai kini malah belum ada draf UU yang masuk dari Kominfo.

“Belum ada saya dengar (draf UU dari Kominfo), kan DPR berharap berakhir tanggal september 30 ya, nah ini PR dan pemerintah yang akan datang, ” ucap politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Kemendagri melaporkan ke Bareskrim Polri soal dugaan jual beli KK dan NIK di media sosial. Hal itu dilaporkan tim Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Meski data masyarakat tetap aman, Mendagri Tjahjo Kumolo berkeinginan polisi menangkap dan mengusut pelaku jual beli data hal yang demikian.

“Data itu di dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan beberapa lembaga perbankan institusi keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu yaitu tindak kriminal yang hari ini regu Dirjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut, ” tuturnya.

Koordinasi Bareskrim
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Bijaksana Fakrulloh menjelaskan, pihaknya berkeinginan berkoordinasi dengan Bareskrim agar penyalahgunaan data, baik via sosmed ataupun media lain dapat lantas dilacak. Karena, negara mesti bisa memberikan rasa hening kepada masyarakat.

“Kita tak melaporkan orang. Kita hanya melaporkan ada kejadian momen, kan ya yang ada di Facebook itu, ” katanya.

Ia berharap, polisi dapat menindaklanjuti kasus itu. Zudan malah menentukan bahwa data dari Dukcapil tak ada yang bocor dari internal.

Menurutnya, data itu bisa timbul sebab dikumpulkan dari beraneka medsos. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang muncul di medsos.

The post Diduga Perdagangkan Nik juga KK, Komisi II DPR Dorong UU Keamanan informasi diri appeared first on ViralOnline.



This post first appeared on Professional Range Gear Product Reviews, please read the originial post: here

Share the post

diduga perdagangkan NIK juga KK, Komisi II DPR Dorong UU Keamanan informasi diri

×

Subscribe to Professional Range Gear Product Reviews

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×