Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

perkiraan perdagangkan NIK juga KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang kenyamanan Data diri

Ilustrasi foto E-KTP

jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mendorong dibuatnya undang-undang keamanan data pribadi. Sehingga, data KTP yang dikasih masyarakat untuk kebutuhan tertentu dapat terjaga dengan aman. Masukan ini menanggapi Dugaan Jual Beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial.

“Aku menyokong melahirkan undang-undang keamanan data pribadi, jadi siapapun yang menerima copy dari data seseorang ia harus menyimpannya, jadi ia jikalau telah selesai tak bisa dibuang demikian itu saja. Nah itu ada sanksinya, ” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).

Zainudin menegaskan, kerahasiaan data masyarakat di dukcapil seharusnya benar-benar terjamin. Karenanya dari itu perlu adanya UU keamanan data pribadi. Tapi ia mengamati kebocoran data pribadi terjadi secara tidak disadari.

“Di Dukcapil telah dikunci seaman-amannya. Namun kadang kita yang memberikan (data pribadi). Kita masuk hotel pasti meninggalkan, kita tiket pesawat sertakan copy KTP, nah di situlah timbul. Tercecer-tercecer itu, ” terang ia.

UU keamanan data pribadi yakni pekerjaan rumah untuk DPR di jangka waktu mendatang. Hingga kini malah belum ada draf UU yang masuk dari Kominfo.

“Belum ada saya dengar (draf UU dari Kominfo), kan DPR mau usai tanggal september 30 ya, nah ini PR dan pemerintah yang akan datang, ” ucap politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Kemendagri melaporkan ke Bareskrim Polri soal dugaan jual beli KK dan NIK di media sosial. Hal itu dilaporkan regu Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Sedangkan data masyarakat tetap aman, Mendagri Tjahjo Kumolo ingin polisi menangkap dan mengusut pelaku jual beli data hal yang demikian.

“Data itu di dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan sebagian institusi perbankan institusi keuangan juga aman, namun ada oknum masyarakat yang menerapkan media lain mengakses dan itu yakni tindak kezaliman yang hari ini regu Dirjen Dukcapil melaporkan terhadap Bareskrim untuk diusut, ” tuturnya.

Koordinasi Bareskrim
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pihaknya mau berkoordinasi dengan Bareskrim agar penyalahgunaan data, baik melewati medsos maupun media lain dapat lantas dilacak. Sebab, negara harus bisa memberikan rasa hening kepada masyarakat.

“Kita tidak melaporkan orang. Kita hanya melaporkan ada kejadian momen, kan ya yang ada di Facebook itu, ” katanya.

Ia ingin, polisi dapat menindaklanjuti kasus itu. Zudan bahkan memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada yang bocor dari internal.

Menurutnya, data itu bisa muncul karena dikumpulkan dari berjenis-jenis media sosial. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang timbul di media sosial.

The post Perkiraan Perdagangkan Nik juga KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang kenyamanan Data diri appeared first on ViralOnline.



This post first appeared on Professional Range Gear Product Reviews, please read the originial post: here

Share the post

perkiraan perdagangkan NIK juga KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang kenyamanan Data diri

×

Subscribe to Professional Range Gear Product Reviews

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×