Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Negara dan Konstitusi

Tags: negara

PENDAHULUAN
Negara ialah suatu organisasi atau badan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan sebuah kepentingan masyarakat luas serta mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan suatu kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengertian Negara, unsur negara, fungsi negara, dan tujuan negara.

Definisi konstitusi adalah aturan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara. Kedudukannya merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi memiliki dua sifat yaitu kaku dan luwes. Adapun fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan dan menjamin HAM. Isinya berupa pernyataan luhur, struktur dan organisasi negara, jaminan HAM, prosedur perubahan, dan larangan perubahan tertentu. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia terdiri dari 1. UUD 1945 (Konstitusi I), 2. Konstitusi RIS 1949, 3. UUDS 1950, 4. UUD 1945 Amandemen. Amandemen konstitusi terdiri dari pengertian, hasil-hasil dan sikap yang seharusnya positif-kritis dan mendukung terhadap proses Amandemen UUD 1945.

1.      Negara
Negara adalah organisasi tertinggi diantara sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Negara adalah suatu perseriktan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakan dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial.
1.1.   Teori Terbentuknya Negara
Yang dimaksud dengan teori terbentuknya negara adalah bagaimana perpindahan dari keadaaan manusia yang semula hidup bebas, belum teratur ke keadaan bernegara dengan kehidupan manusia yang serba teratur atau adanya hukum. Terbentuknya negara dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan faktual dan teoritis. Pendekatan faktual didasarkan padakenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan dapat diungkapkan dari pengalaman atau sejarah. Menurut sejarah, negara dapat terbentuk karena:
a.    Suatu daerah belum ada yang menguasai, diduduki oleh suatu bangsa
b.    Beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi satu negara baru
c.    Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayang negara itu timbul negara baru.
Melalui pendekatan teoritis, terbentuknya negara ditentukan melalui pendugaan-pendugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang logis atau bersifat hipotetik. Ada beberapa teori terbentuknya negara, yaitu:
a.          Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)
Menurut Plato, negara itu timbul karena adanya kebutuhan dam keinginan manusia yang beraneka macam yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.
Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lenih besar, kelompok itu bergabung hingga menjadi desa, dan desa bergabung lagi menjadi kota atau negara.

b.         Teori Ketuhanan
Segala sesuatu di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, juga negara pada hakikatnya ada atas kehendak Tuhan. Penganut teori ini adalah Friedrich Julius Stahl yang menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur  melalui proses bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara. Sisa-sia teori ketuhanan yang masih dapat dilihat dalam UUD berbagai negara adalah:’berkat rahmat Tuhan’ atau ‘by the grace of God’.
c.          Teori Perjanjian Masyarakat
Teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara diciptakan atas kemauan rakyat melalui perjanjian masyarakat. Pertama, perjanjian antar kelompok manusia menyebabkan terjadinya negara, disebut pactum unionis. Kedua, perjanjan antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam rangkaian pactum unionis dinamakan pactum subjectionis, yaitu pernyataan manusia untuk menyerahkan hak-haknya kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. 
1.2.   Unsur Negara
Unsur-unsur negara ada yang bersifat konstitusi dan ada yang bersifat delaratif. Unsur negara yang bersifat konstitusi adalah:
a.  Wilayah
b.  Rakyat
c.  Pemerintahan
Sedangkan unsur negara yang bersifat deklaratif adalah sebagai berikut:
a.    Adanya tujuan negara
b.    Undang-undang dasar
c.    Pengakuan negara lain
d.   Menjadi anggota perhimpunan bangsa-bangsa

1.3.   Bentuk Negara
 Ditinjau dari susunanya, ada dua bentuk negara yaitu sebagai berikut:
a.    Negara kesatuan adalah negara yang tidk tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal, hanya ada satu negara, tidak aada negara dalam negara, hanya satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan yang menyelenggarakan pembagian daerah disebut negara kesatuan desentralisasi, sebaliknya negara kesatuan yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah disebut negara kesatuan sentralisasi,
b.    Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan-ikatan kerjasama, tetapi masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri.jadi, tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah federal. Ikatan kerjasama tersebut dapat bersifat erat dan bersifat renggang. Berdasarkan sifaft hubungan antara pemerintah negara federal dengan negara-negara bagian, negara federasi dapat dibedakan menjadi negara serikat dan perserikatan negara. Apabila kedaulatan ada pada negara federasi, yang memegang kedaulatan adalah pemerintah federal sehingga negara federasi itu disebut negara serikat. Apabila kedaulatan itu masih ada pada negara-negara bagian, negara federasi tersebut disebut perserikatan negara.[1]

1.4.   Bentuk Negara Indonesia
Indonesia sebagai suatu negara telah menegaskan dirinya dalam konstitusi negara sebagai sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik, konsekwensi dari diambilnya konsepsi tersebut adalah pengakuan sekaligus penataan dirinya sebagai sebuah negara kesatuan (eenheidsstaat) sekaligus juga sebagai sebuah negara hukum (rechtsstaat). Negara Kesatuan mengacu pada konsep negara yang tata pemerintahannya dikelola satu sistem pemerintahan secara hierarkhis tanpa mengenal adanya negara dalam negara. Adapun konsep negara hukum merujuk pada satu bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang didasarkan pada dasar konstitusional dan tertib hukum dengan menempatkan hukum sebagai satu-satunya koridor penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan dalam kehidupan bernegara.
Pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik itulah yang mendasari penataan dan pelaksanaan sistem desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan konsep otonomi daerah selama ini. Adanya konsep otonomi daerah sebagai sebuah proses pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada wilayah dan/atau daerah-daerah yang lebih kecil adalah konsekwensi logis dari pelaksanaan konsep negara hukum yang demokratis dalam sebuah negara yang tidak mengenal adanya negara bagian. Pemencaran kekuasaan tersebut pada prinsipnya adalah cara bagi sebuah negara untuk meminimalisir penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pusat, yang dapat berujung pada munculnya kekuasaan negara absolut.
Pengkajian terhadap sistem otonomi daerah di suatu negara hanya dapat dilaksanakan dengan benar dan komprehensif jika dilandasi oleh pemahaman yang benar dan lurus terhadap pilihan konsep negara yang dianut oleh negara tersebut. Untuk itu kajian atas bentuk negara kesatuan dan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia berikut kiranya bermanfaat sebagai pintu untuk memahami dasar pilihan diterapkannya desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia.
1. Negara Kesatuan Indonesia.
Konsep negara kesatuan adalah konsep bentuk negara paling tua dalam sejarah kenegaraan, karena sampai dengan abad pertengahan hanya dikenal bentuk negara kesatuan sebagai satu-satunya bentuk negara, adapun federasi sebagai padanan bentuk negara baru ada dan baru dikenal sejak lahirnya Amerika serikat sebagai satu negara merdeka.[2]
Konsep negara kesatuan merujuk pada bentuk negara yang hanya mengenal satu kedaulatan, berasal dari rakyat dan berada di tangan negara (kedaulatan berada pada tangan pusat), dengan tidak mengenal adanya negara-negara bagian yang berdaulat. Penajaman makna dapat dilakukan dengan pembandingan dengan konsep negara federal dengan menggunakan rumus negatif, yakni apa yang menjadi ciri negara federal adalah negasi dari bentuk negara kesatuan.
Konsep negara kesatuan yang pada pada awalnya memberi andil atas lahirnya pemerintahan negara yang totaliter dan otoritarian, dalam perkembangannya seiring dengan tuntutan demokratisasi yang mengharuskan adanya pembagian kekuasaan negara, maka lahirlah ide unitarisme yang terdesentralisasikan, sebagaimana kita kenal sekarang dengan istilah otonomi daerah.
Konteks ke-Indonesiaan, Pilihan bentuk negara kesatuan sebagaimana terdapat dalam Bab I UUD 1945, merupakan hasil permufakatan para pendiri bangsa ini pada saat awal perumusan negara dan juga konstitusi negara. Ada beberapa alasan yang disampaikan terkait dipakainya konsep negara kesatuan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh M. Yamin dimuka sidang BPUPKI berikut ;
“Negara serikat tidaklah kuat, tidak berwarna dan djuga tidak dapat didjamin kekuatan atau keteguhannja didalam kegontjangan zaman sekarang dan untuk zaman damai … apabila negara hendak dibentuk diseluruh tanah Indonesia setjara negara serikat, maka dengan sendirinja federalisme jang boleh timbul oleh karena pembentukan negara serikat itu … pulau-pulau lain akan kekurangan kaum terpeladjar, dan negara federalistis tidaklah dapat dibentuk, karena tenaga untuk itu tidak ada….”3
Dari nukilan pidato tersebut, dapat difahami bahwa berdasar pertimbangan historis, filosofis dan faktual negara Indonesia tidak memungkinkan untuk dibentuk dengan berdasar pada faham federalistik. Disamping juga besarnya desakan dari angkatan muda saat itu untuk mengesampingkan federalisme dan membentuk satu eenheidsstaat.
Konsep Negara kesatuan Indonesia sendiri dapat digali dari UUD 1945 yang kendati telah diamandemen [3]beberapa kali tetapi tetap teguh, dan bahkan semakin memperteguh konsepsi Indonesia sebagai satu eenheidsstaat, sebagaimana ketentuan dalam Bab XVI tentang Perubahan Undang-undang Dasar, Pasal 37 ayat (5) bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Dapat Dilakukan Perubahan”.
Merujuk pada sejarah perumusan UUD 1945, maka konsep negara kesatuan Indonesia sejatinya lahir sejak sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang juga merupakan hari lahirnya Bangsa Indonesia, sehingga unitarisme itu merupakan falsafah hidup bangsa.
Muhammad Yamin memaknai konsepsi negara kesatuan secara lebih luas dan mendalam sebagai kesatuan bangsa, kesatuan tanah air dan kesatuan negara, yang berarti penolakan terhadap faham federalisme yang bernegara bagian, dengan mengingati pula bahwa dalam unitarisme itu dijalankan sebuah bentuk pemerintahan demokratis dan berkeadilan, yang dijelmakan dengan adanya pembagian kekuasaan baik yang bersifat vertikal (otonomi daerah) maupun horisontal.[4]
Pandangan M Yamin tersebut secara konstitusional selaras dengan ide dasar pembagian kekuasaan secara vertikal yang termuat dalam ketentuan dalam Bab VI, Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa:
“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
Pernyataan “…dalam sistem pemerintahan negara”, menunjukkan bahwa di Indonesia hanya dikenal satu sistem pemerintahan negara yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan itu artinya tidak ada istilah negara lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 18 tersebut, bahwa “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga”.
2. Negara Hukum Indonesia.
Sebelum membahas bagaimana konsep negara hukum Indonesia, baiknya kita lihat dahulu konsepsi negara hukum itu sendiri. Konsep Negara hukum secara historis beranjak dari pemikiran Plato pada masa Yunani kuno, yakni dalam karyanya yang berjudul Nomoi.Plato berpandangan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tersebut dikuatkan oleh Aristoteles dalam karyanya berjudul Politica, bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yakni :
“…pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.”[5]
Substansi utama dari konsep negara hukum adalah bahwa sebuah negara dan sistem pemerintahan negara haruslah dijalankan dengan berlandaskan pada hukum yang berkedaulatan rakyat, dan oleh karenanya maka penggunaan kekuasaan oleh pemerintah tidak boleh melampaui, menyalahi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Konsep Negara Hukum Pancasila.
Istilah Negara Hukum Pancasila lahir dan digunakan untuk memberi penegasan bahwa landasan ideologis dan falsafati dibentuknya NHI (Negara Hukum Indonesia) adalah nilai luhur pancasila yang telah ditempatkan sebagai satu dasar negara (PhilosophischeGrondslag), sebagaimana tersebut dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, kuat dan tetap serta tidak dapat diubah dengan cara apapun, berkedudukan sebagai landasan bagi menetapkan tata hukum dan pemerintahan di indonesia.[6]
Kendatipun bekas jajahan Belanda dan pernah menjalankan hukum kolonial, namun tidak serta merta dapat dikatakan bahwa konsep negara hukumnya identik Belanda, karena secara historis dan filosofis kelahiran Indonesia berbeda dengan Belanda. Karena Indonesia sebagai sebuah negara sejak lahir sudah anti penindasan dan kesewenangan.[7]
Dengan mengkaji konteks historical-philosophic yang meliputi keberadaan Indonesia merdeka, Negara Hukum Pancasila sebagai konsep yang khas Indonesia dan berbeda dari konsepsi lain baik itu rechtsstaat maupun the rule of law, menurut Philipus M. Hadjon[8]memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar, yakni diantaranya :
1. Jika dalam konsep rule of law dan rechtsstaat menempatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai titik sentralnya, maka bagi bangsa Indonesia yang tidak menghendaki faham liberal-individualistic, titik sentral dari Negara Hukum Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan (kekeluargaan/gotong royong).
2. Jika dalam rangka perlindungan HAM konsep rule of law mengedepankan prinsip “equality before the law”, dan prinsip “rechtmatigheid” untuk rechtsstaat, maka konsep pancasila mengedepankan “asas kerukunan” untuk menjaga keserasian serta keselarasan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, dimana dari asas tersebut diharapkan nantinya terjalin hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Konsep Pancasila lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam tiap penyelesaian sengketa, dengan meletakkan penyelesaian melalui jalur peradilan sebagai langkah terakhir.
Negara hukum pancasila dalam pandangan Soepomo merupakan aktualisasi dari cita negara Integralistik, yang terdiri unsur-unsur sebagai karakteristik dari konsep bernegara pancasila, yakni; pertama, kesatu paduan antar elemen kenegaraan untuk mencapai (keseimbangan hidup) lahir dan batin (asas kerukunan); kedua, tidak diterimanya faham pemisahan antara negara (pemerintah) dan individu (rakyat), dan antar kekuasaan pemerintahan; ketiga, pemerintahan tidak dijalankan secara sentralistik dan otoriter; keempat, kedaulatan adalah ditangan rakyat, dalam artian sistem hukum dan konstitusi haruslah timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya; kelima, negara berkewajiban mengurus dan mengusahakan terwujudnya apa yang menjadi cita-cita luhur rakyat; keenam, pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman suku bangsa, ras dan bahasa, dimana tata pemerintahan dibangun diatas integrasi (harmoni) keberagaman dan atas dasar kekhasan dan keaslian indonesia sebagai sebuah bangsa.[9]
Moh. Hatta dalam pidatonya secara tersirat menggambarkan cita negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep negara pengurus, yakni:
“memang kita harus menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama … Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru. hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita buat jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan kepada gotong royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membarui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan diatas negara baru suatu negara kekuasaan….kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada presiden, ialah presiden jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan…ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat hak merdeka berpikir.”[10]
Pandangan Moh. Hatta tersebut menitik beratkan pada perlunya jaminan terhadap penegakan dan penghormatan Hak-hak dasar warga negara, yang harus dengan jelas dicantumkan secara tertulis dan pada ruang tersendiri dalam Konstitusi negara, dimana pencantuman Hak-hak dasar tersebut nantinya diharapkan akan menjadi landasan bagi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak kesewenang-wenangan penguasa yang dimungkinkan hadir.
Philipus M. Hadjon dalam desertasinya menjelaskan bahwa Negara Hukum Pancasila secara elementer berpegang pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut :
1. Hubungan antara rakyat dengan pemerintah berdasarkan asas kerukunan. Asas kerukunan adalah perwujudan dari jiwa dan spirit kebangsaan Indonesia yang dibangun diatas kebersamaan (komunalisme) bukan individualisme, yang menonjolkan budaya gotong royong dan kekeluargaan diantara elemen kebangsaan, sehingga yang hendak dicapai dari adanya demokrasi dan negara berdasar hukum adalah keserasian/ keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Jalannya kekuasaan negara tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan yang bersifat rigid dan tegas, namun lebih sebagai bentuk pembagian kekuasaan, sehingga antara kekuasaanyang satu dengan kekuasaan lain dalam praktek pemerintahan terjalin suatu hubungan fungsional yang proporsional dan selaras. Prinsip ini secara mendasar tidak memerlukan sistem check and balances, karena dengan pola hubungan yang fungsional proporsional tersebut, setiap proses berpemerintahan dan berkebijakan akan senantiasa melalui mekanisme permusyawaratan sebagai mekanisme asli bangsa Indonesia.
3.  Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Pemahaman ini beranjak pada asas kerukunan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, dimana permusyawaratan adalah cara bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pola pandang bangsa yang komunalistik menjadikan bangsa Indonesia lebih mendahulukan untuk terlaksananya kewajiban dari pada hak.[11]
4. Demokrasi dan Good Governance.
Menyimak bahasan diatas, dapat dilihat bahwa antara demokrasi dan negara hukum memiliki keterkaitan yang erat, karena disatu sisi konsep negara hukum diadakan dan dijalankan dalam rangka menjamin adanya tata pemerintahan demokratis di suatu negara, disisi lain sebuah negara hukum mendasarkan dirinya dan tata sistemiknya pada asas-asas dan prinsi-prinsip demokrasi guna menjamin legitimasinya.
Demokrasi yang didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat sesungguhnya bermuara pada usaha untuk menciptakan tata pemerintahan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan mengedepankan perlunya partisipasi sebesar mungkin warga dalam proses kepemerintahan negara sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat,[12]adalah sebuah konsep yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan letak dimana demokrasi itu hendak dipraktekkan.
J.B.J.M Ten berge secara umum mengemukakan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai berikut :
1.    Perwakilan politik. Keputusan politik tertinggi diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.
2.    Pertanggungjawaban politik. Organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan.
3.    Pemencaran kewenangan guna mengantisipasi agar tidak adanya diktatorial.
4.    Pengawasan dan kontrol. Prinsip bahwa pelaksanaan pemerintahan harus dapat dikontrol.
5.    Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.s
6.    Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.[13]
2.      Konstitusi


This post first appeared on Kreasi Anak Bangsa, please read the originial post: here

Share the post

Negara dan Konstitusi

×

Subscribe to Kreasi Anak Bangsa

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×