Businessreview, Jakarta-Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menyatakan bahwa visi yang kuat untuk bersama –sama mengupayakan adanya kegiatan Eksplorasi minyak dan gas bumi, sangat diperlukan.  Tanpa adanya eksplorasi, maka  produksi Migas Indonesia akan terus menurun, lantaran tak ada sumur migas yang baru.

“Kita tidak boleh terlena dengan sumber migas yang sudah kita miliki, yang produksinya terus menurun. Kita harus mencari yang baru, untuk peninggalan kepada generasi mendatang. Karena itu saya mendukung adanya Konsorsium Riset Migas Kelautan, yang dibentuk kemarin di Universitas Indonesia,” ujar Ketua Bidang Sumber Daya Alam Partai Golkar ini, Kamis (8/9) di Jakarta.  Pembentukan konsorsium diawal dengan focus grup discussion (FGD), bertema “Realisasi Visi Eksplorasi Migas Nasional”.  Satya hadir menjadi salah satu pembicara dalam FGD ini.

Peserta FGD untuk menggagas adanya riset besar bersama di bidang eksplorasi migas ini antara lain datang dari akademisi UI, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Trisakti. Juga hadir dari unsur Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT Pertamina, PT Elnusa, praktisi dari perusahaan migas swasta nasional, dan DPR. Acara dibuka oleh Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Minerla Luhut B. Pandjaitan.

Dalam FGD tersebut, Satya mengingatkan bahwa eksplorasi migas telah menjadi barang mahal di Indonesia. Karena itu, visi bersama perlu dimiliki, khususnya oleh pemerintah. Setidaknya tiga kementerian, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus bahu-membahu menyatu untuk mengupayakan agar kegiatan eksplorasi migas dapat berjalan. “Selama ini permasalahan perizinan, permasalahan tanah sering menjadi kendala dalam kegiatan di hulu migas. Juga, soal tak saling sinkronnya kebijakan antarkementerian,” tutur Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR ini

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Satya sempat mengingatkan Menteri Luhut yang ingin  mempercepat revisi PP 79/2010 Tentang tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas. “Saya katakan ke Pak Luhut, apakah Bapak sudah menyampaikan keinginan tersebut ke Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan)?. Karena PP itu diterbitkan ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono),” tuturnya.

Tentang PP 79/2010,  menurut Satya, memang sering dikeluhkan oleh kontraktor migas ketika hadir dalam dengar pendapat dengan DPR. PP tersebut dinilai mengurangi keekonomian proyek dan menciptakan ketidakpastian (uncertainty).  “PP 79/2010 itu mengatur sesuatu yang sejatinya sudah diatur dalam kontrak migas, sehingga masuk dalam negative list investor,” ucapnya.

DPR sudah mengusulkan adanya revisi sejak periode 2009-2014. Revisi yang diusulkan Komisi VII tersebut dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan Penerimaan Negara. Revisi meliputi pertama, perubahan rezim perpajakan dengan pemikiran kegiatan hulu migas menggunakan prinsip Assumed and Discharged, yakni semua pajak  ditanggung dan/atau dibayarkan pemerintah. Kemudian, kegiatan eksplorasi dibebaskan dari segala jenis pajak dan cukai, serta perlunya menghormati tax treaty.

Kedua, revisi PP dengan menyederhanakan birokrasi audit pada kegiatan hulu migas untuk meminimalisir multi-opini terhadap objek audit yang sama. Ketiga, memperjelas klasfikasi Kilang dan Proses LNG menjadi sektor Hulu.

Revisi atas PP tersebut menjadi salah satu langkah untuk menarik investor. Menurut Satya, DPR memahami bahwa iklim investasi di Indonesia masih memprihatinkan. Misalnya, dalam Index Kemudahan Melakukan Bisnis oleh World Bank 2014, Indonesia di peringkat 114. Kalah jauh dengan Malaysia di peringkat  18, bahkan dengan Vietnam peringkat  78, dan Brunei 101, serta  Zambia 111. “Jadi situasi sekarang ini, sudah duit tidak punya, iklim investasi tidak menunjang,” ucapnya.

Satya berharap, ketika tidak mampu secara fiskal, untuk mendanai yang sifatnya fundamental seperti eksplorasi migas, pemerintah mengeluarkan senjatanya berupa kebijakan. “Kebijakan harus dibuat, dibuat payung hukum,  agar orang yang punya uang berinvestasi. Mau eskplorasi. Kebijakan semacam ini dapat terjadi, jika semua instansi terkait di pemerintahan punya visi kuat bersama tentang pentingnya kegiatan eksplorasi migas,” ucapnya.