Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Langgar Netralitas, 62 ASN di Lampung Dilaporkan ke KASN

Tags:

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 63 Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ada di Provinsi Lampung dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada periode 2020-2024 karena melanggar netralitas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten KASN bidang Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Farhan Abdi Utama saat sosialisasi netralitas ASN di Gedung Pusiban, Kamis (25/4/2024).

Menurut Farhan, selama tahun 2020-2024 terdapat 62 ASN yang dilaporkan dimana 45 ASN telah terbukti melanggar dan dijatuhi sangsi dan sisanya terdapat 17 ASN tidak terbukti melanggar netralitas.

"Untuk instansi pelanggar ada di Lampung Selatan 20 ASN, Lampung Tengah 5 ASN, Lampung Timur 5 ASN, Pemprov Lampung 6 ASN, Bandar Lampung 3 ASN, Pesisir Barat 2 ASN, Pesawaran 1 ASN, Pringsewu 1 ASN dan Way Kanan 2 ASN," jelasnya.

Sementara itu jabatan yang melakukan pelanggaran adalah fungsional 37,7 persen, pelaksana 22,2 persen, jabatan pimpinan tinggi (JPT) 17,7 persen, administrator 13,3 persen, kepala wilayah 4,4 persen dan pengawas 4,4 persen.

"Ada lima kategori pelanggaran yang dilakukan seperti melakukan foto bersama calon atau pasangan calon 46,6 persen, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan 17,7 persen," jelasnya.

Kemudian melakukan pendaftaran ke parpol terkait pencalonan dirinya 11,1 persen, kampanye atau sosialisasi di media sosial 6,6 persen dan menghadiri deklarasi pasangan bakal calon 6,6 persen.

"Kemudian ada beberapa instansi yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. Seperti misalnya Dinas Pendidikan dimana Kepala Dinas atau Kabid mengarahkan kepala sekolah atau guru untuk menyarankan para siswa dan wali murid mendukung atau memilih calon tertentu," jelasnya.

Selanjutnya kepala sekolah atau para guru akan mengarahkan para siswa dan wali murid untuk mendukung atau memilih calon tertentu dan apalah sekolah mengarahkan para guru ASN atau honorer untuk mendukung atau memilih calon tertentu.

"Kemudian ada juga Dinas Kesehatan dimana  

Kepala Dinas atau Kabid mengarahkan para dokter atau perawat untuk mengarahkan masyarakat yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau puskesmas untuk mendukung atau memilih calon tertentu," paparnya.

Selain itu Dinas Sosial dimana kepala dinas atau kabid mengarahkan jajarannya untuk mengarahkan para masyarakat penerima bantuan sosial untuk mendukung atau memilih calon tertentu.

"Kemudian ASN menempelkan stiker atau memasang spanduk salah satu calon atau partai politik pada saat pembagian bantuan sosial dan menyampaikan seolah-olah bantuan sosial adalah bantuan pribadi dari para calon," jabarnya.  

Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana Kepala Dinas atau Kabid mengarahkan para kepala desa untuk mengarahkan masyarakat untuk mendukung atau memilih calon tertentu.

"Ada juga di Badan Kepegawaian Daerah, dimana Kepala Dinas atau Kabid mengarahkan para jajarannya untuk mendukung atau memilih calon tertentu atau melakukan pelanggaran manajemen ASN," jelasnya.

Pelanggaran tersebut seperti melakukan promosi, mutasi, rotasi atau demosi kepada para ASN yang mendukung atau memilih calon tertentu. Atau diberikan keuntungan bagi yang mendukung dan didemosi ke tempat yang jauh dari domisili bagi ASN yang tidak mendukung.

"Penyebab perilaku ASN tidak netral itu 50,76 persen karena ikatan persaudaraan, 49,72 persen karena kepentingan karir, 16,84 persen karena kesamaan latar belakang, 9,5 persen karena hutang budi dan 7,48 persen karena tekanan pasangan calon," katanya.

Menurutnya, KASN telah menyampaikan surat kepada seluruh instansi pemerintah dalam pencegah dan pelanggaran netralitas ASN, kemudian dalam rangka mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 KASN mengadakan kegiatan kampanye netralitas ASN.

"Potensi pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan 2024 tetap akan tinggi oleh karena itu perlu dilakukan tindakan preventif oleh lembaga paguyuban dan instansi pemerintah," tutupnya. (*)



This post first appeared on Kupastuntas.co - Portal Berita Lampung Terpercaya, please read the originial post: here

Share the post

Langgar Netralitas, 62 ASN di Lampung Dilaporkan ke KASN

×