JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi ketua harian sekretariat bersama partai-partai anggota Koalisi pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri duduk sebagai ketua, sedangkan sekretaris dipegang Syarif Hasan, salah seorang ketua Partai Demokrat.

”Ini merupakan inisiatif politik yang cerdas dari Yudhoyono dan sejarah pelembagaan koalisi yang pertama di Indonesia,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya, Jumat (7/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, keputusan itu diambil dalam pertemuan partai koalisi di rumah Presiden Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/5) malam. Pertemuan yang dihadiri ketua fraksi, ketua partai koalisi, dan sejumlah menteri dari partai koalisi itu dipimpin langsung oleh Yudhoyono.

Anas menuturkan, dalam sekretariat gabungan akan dibahas dan disepakati berbagai isu serta agenda strategis yang kemudian dilaksanakan bersama oleh semua partai koalisi. Diharapkan ada kerja sama politik untuk membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.

Romahurmuziy, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, menuturkan, kerja sama itu, antara lain, dalam pemilihan pejabat publik dan pembahasan kebijakan di DPR atau pemerintahan. Dikatakan, Aburizal Bakrie dipilih sebagai ketua harian karena merupakan tokoh paling senior di antara pimpinan partai politik anggota koalisi. Golkar juga merupakan partai terbesar kedua di koalisi.

”Wakil Presiden Boediono tak bisa membangun komunikasi politik di partai-partai karena beliau profesional, bukan orang politik. Ini beda dengan Pak Yudhoyono dan Aburizal yang orang politik,” kata Romahurmuziy saat ditanya soal ketidakterlibatan Boediono.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Tommy Legowo, berpendapat, pembentukan sekretariat bersama itu bisa diartikan sebagai indikasi membuat koalisi permanen. ”Yang akan terjadi adalah penegasan agar parpol-parpol koalisi tidak mengganggu SBY,” katanya.

Terkait posisi Aburizal, ada dampak positif sekaligus negatif terhadap Yudhoyono. Bahkan, kata Tommy, Aburizal bisa memegang kendali apabila Yudhoyono tak bisa lagi memengaruhi parpol-parpol koalisi.

Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan, tidak ada konsep koalisi parpol di Indonesia. ”Yang ada adalah parpol-parpol itu sedang membagi-bagi kuenya,” katanya. Penguatan koalisi dengan membentuk sekretariat bersama justru memperkuat tesis adanya kartelisasi dalam politik yang membahayakan demokrasi.