Jakarta – KabarNet: Acara Deklarasi Damai yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad (23/9/2018) kemarin, mendapat kritik pedas dari wartawati senior Nanik S. Deyang yang diunggah di laman Facebook-nya. Kritik tersebut ditujukan kepada KPU selaku panitia penyelenggara. Acara tersebut bahkan berujung insiden protes walk out oleh Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Berikut tulisan seutuhnya.
KPU TIDAK ADIL? Judulnya Deklarasi damai, tapi KPU sepertinya sdh membuat ketidakadilan.
Bayangkan tadi malam sekitar pukul 22.00 tiba2 dikabari dari KPU bahwa Paslon Capres dan Cawapres tdk ikut carnaval, yg ikut hanya peserta karnaval yg jumlahnya dibatasin 100 orang.
Karena Paslon gak ikut turun karnaval, jadi relawan-relawan Prabowo-Sandi kita stop utk tdk cegat Pak PS dan Mas Sandi di jalan. Namun tiba-tiba sekitar pukul 24.00 lebih dikabari lagi kalau Paslon Capres dan Cawapres jadi ikut karnaval. Tentu saja teman-teman (relawan) yg kita kasih tau banyak yg sdh tidur.
Bahkan pagi tadi jelang Paslon menuju Monas, ada keputusan bahwa Paslon tdk memakai busana daerah. Untung Pak PS nekad aja memakai pakaian tradisional, dan ternyata benar Paslon nomer 01 (Pak Jokowi) memakai pakaian Bali. Coba kalau Pak PS misalnya ngikut kabar dari KPU, berarti Pak PS bisa dibully karena tdk memakai pakaian tradisional.
Lihat keputusan keikutsertaan Paslon yg maju mundur dan diputuskan ikut pun lewat tengah malam, kok rasanya seperti Paslon 02 ini mau “dikerjain”.
Tak hanya masalah keikutsertaan, coba baca SS aturan dari KPU, bahwa peserta hanya 100 (dibatasi dng dikasih gelang). Yg tdk memakai gelang tidak boleh ikut carnaval dan juga tidak boleh ikut masuk ke area acara deklarasi.
Tak hanya itu, KPU juga membuat aturan yaitu para peserta pawai tidak boleh membawa bendera Partai, atribut partai, atribut dukungan Paslon, dan atribut lainnya.
Tapi apa yg terjadi? Partai koalisi dan Paslon 02 diplonco habis. Betapa tidak? Semua partai pendukung pemerintah hadir dlm jumlah lebih dari 100 dengan bendera dan atibut2 lain. Di jalan-jalan yg dilalui karnaval relawan toko sebelah yg diperkirakan bukan “massa murni” juga dikerahkan sambil membawa bendera partai, bendera relawan dan atribut dukungan utk Paslon 01.
Relawan dengan berbagai atribut tersebut seperti “ditugasi” menteror saat Paslon 02 dan pendukungnya yg tdk banyak (karena dibatasi KPU) lewat di jalan yg dilewati peserta carnaval.
Sementara karena Paslon 02 patuh, tdk ada relawan yg diturunkan, tidak banyak membawa rombongan, dan kalau toh ada relawan tdk ada yg membawa bendera (karena kata KPU dilarang), jadi terlihat sepi pendukung.
Ketidakadilan itu bukan hanya dalam hal jumlah peserta carnaval dan soal bendera (mereka boleh, kita tidak boleh), tapi juga pada saat di area acara. Di area acara pihak pendukung oposisi diperiksa ketat kalau tdk memakai gelang tdk boleh masuk, sementara dari pihak sebelah dengan sukarela ratusan relawannya bisa masuk mendekati panggung sambil mengacung-acungkan atribut/bendera.
Sempat diprotes partai2 pendukung Paslon 02, kemudian KPU mengumumkan dr panggung melarang pendukung Paslon mengibarkan bendera dan atribut, namun permintaan itu diabaikan begitu saja oleh pendukung Paslon 01.
Konon kabarnya Pak SBY dan beberapa Ketua Partai pada mutung pulang cepat, karena merasa KPU tidak adil. Partai Nasdem misalnya bukan saja menurunkan jumlah peserta karnaval yg besar tapi juga menaruh ratusan garda2 di pinggir jalan yg dilewati carnaval tentu plus bendera2 besar. Demikian juga dengan Partai pendukung Petahana lainnya juga seperti memperoleh privilege dari KPU.
Yg terlihat aneh lagi, meski Paslon 01 sudah pulang, namun relawan Paslon 01 justru tidak ikut pulang tapi mendekati bahkan mencegat mobil Pak PS dan berteriak -teriak Jokowi menang atau melecehkan Prabowo kalah.
Tak hanya itu, bagaimana bisa KPU dan Polisi membolehkan dibangun posko relawan 01 di Monas, persis di pintu keluar para Paslon akan lewat. Dan saat rombongan Pak PS akan lewat utk pulang, ternyata mereka semua menutup jalan. Ada kesan mereka mau mengintimidasi lewat yel-yel dukungan atau hinaan utk Paslon 02.
Tak kurang akal karena jalan resmi utk Pak PS dihadang, maka polisi yg mengawal Pak PS sampai memutar arah dan mencari jalan lain. Gila ya… apa gunanya deklarasi kampanye Damai kalau sdh kayak gini.
Saya hanya pesan, hati2 ya utk KPU kalau tdk adilnya makin keterlaluan nanti rakyat yg akan menghadapi kalian lho ..
Ngomong2 kalau dari awal memang dibolehkan mengerahkan massa, Thamrin Monas dijamin akan dipadati pendukung Paslon 02.
Kalau mau ngadu banyak-banyakan massa, ayo dong KPU buat aturan yg sama. [KabarNet/NSD/adl]
