Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Kasus BLBI Menjerat Megawati

mega.pngJakarta – KabarNet: Dugaan korupsi terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ditengarai menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan lawan politik.   “Saya khawatir (SKL BLBI) ini akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan Bu Mega,” kata pengamat politik Ubedilah Badrun dalam diskusi ” Menelisik Skandal BLBI, KPK Jangan Tebang Pilih” yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LAPEKSI) di Jakarta,  Kamis 4 Mei 2017.

Menurutnya, jika SKL BLBI berujung pada Instruksi Presiden (Inpres) No 8 tahun 2003 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri maka bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menjerat Megawati.

Ubedilah menuturkan, tingkat efektifitas kasus korupsi dalam menjatuhkan lawan politik bisa mencapai 50 persen. Hal itu terlihat dari jatuhnya Partai Demokrat ketika Ketua Umumnya Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi. Kala itu partai SBY tersebut suaranya anjlok dari 26 persen menjadi 11 persen.

Oleh karenanya kasus BLBI sangat kental dengan nuansa politik yang mengarah pada perebutan kursi ketua umum PDIP. “Saya berpesan KPK jangan membuat langkah-langkah hukum yang bisa ditafsirkan sedang terjebak dalam permainan politik,” jelasnya.

Bank Plat Merah

Di tempat sama, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai untuk memberikan rasa keadilan terkait dugaan korupsi SKL BLBI, KPK juga harus membidik bank pemerintah atau Plat Merah yang menerima aliran BLBI. Selama ini yang dibidik penegak hukum hanya bank swasta. Sementara Bank Plat Merah tidak terjerat sanksi. “Enak saja bank plat merah menikmati BLBI tapi tidak kena sanksi. Sementara bank swasta dikenakan sanksi,” kata Uchok.

Menurut Uchok, bank plat merah harus dibidik karena justru aliran terbesar BLBI disalurkan ke bank plat merah. Ada sekitar Rp 333 triliun dana BI yang disalurkan ke bank plat merah seperti Bank Mandiri, BNI, dan BTN yang hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Agar kasus BLBI bisa terbuka maka ada 138 orang yang harus diperiksa KPK karena ikut andil dalam kasus BLBI. Selain itu, KPK juga harus memeriksa 500 komisaris dan direktur bank plat merah yang juga turut menerima aliran BLBI.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. “Dorodjatun Kuntjoro Jakti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung),” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.

Dorodjatun telah datang ke KPK sejak pukul 10.00 WIB. Tidak pernyataan yang disampaikan Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) karena ia langsung naik ke ruang pemeriksaan.

Source: Harian Terbit


Filed under: Kriminal, Maling Uang Rakyat, Nasional


This post first appeared on KabarNet.in, please read the originial post: here

Share the post

Kasus BLBI Menjerat Megawati

×

Subscribe to Kabarnet.in

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×