Beberapa hari terakhir, mencuat polemik tentang keberadaan patung-patung yang didirikan di dasar perairan Gili Meno, kawasan Lombok Utara, NTB. Sejumlah pihak, termasuk Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar meminta patung-patung itu dibongkar karena dinilai tak sesuai norma-nilai budaya yang dipegang teguh masyarakatnya.

Pelik memang. Di satu sisi penentangan terhadap pembangunan patung itu bisa dibilang terlambat. Namun di sisi lain, alasan-alasan yang dikemukakan sebenarnya juga cukup kuat.

Di sini saya melihat sebenarnya ada kelengahan dari masing-masing pihak. Pertama-tama Inisiatif Membangun Patung datang dari pihak swasta.

Sekilas, tak ada yang salah dari inisiatif membangun patung, apalagi dengan alasan konservasi terumbu karang. Bahkan pembangunan itu diklaim sejak awal didampingi oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Tapi sejauh mana kebenaran dan ketepatan alasan konservasi, itu jelas membutuhkan kajian dan data-data pendukung.

Sampai hari ini saya belum tahu apakah hal itu ada atau tidak. Begitu pula, sebagai instansi yang punya otoritas dalam hal pengelolaan ruang laut, BKKPN tak boleh menilai dari sisi teknis semata. Aspek budaya juga penting untuk dicermati.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sendiri melalui perangkatnya seharusnya mampu mengidentifikasi permasalahan ini lebih dini. Ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Jika peka dan tanggap, pemerintah bisa mencegah munculnya polemik ini sejak awal dengan turut memberi masukan dan rambu-rambu yang jelas, sehingga investor tak merasa dirugikan.

Ketiga, Pembangunan Sektor Pariwisata di Indonesia bukanlah kegiatan yang tak terencana dan tak terukur. Bagi saya, bukan soal patungnya. Saya belum melihat signifikansi antara eksistensi patung-patung itu dengan peningkatan kunjungan, lama tinggal dan belanja.

Sebuah destinasi wisata juga tak pernah lepas dari budaya yang berkembang di sekelilingnya. Selain soal estetika, perhatian pada hal-hal yang menyangkut etiket atau adab juga sangat penting. Pembangunan sektor pariwisata harus berjalan selaras dengan kebudayaan. Jika diabaikan, bukan kemanfaatan yang kita dapat namun justru lebih banyak mudharatnya.

Sekali lagi, bagi saya ini soal kelengahan para pihak terkait. Suka tidak suka, harus kita akui, wujud patung itu menabrak sendi-sendi budaya yang hendak dijaga oleh masyarakatnya. Dan itu tentu harus kita hormati. Karenanya, seandainya saya diminta bersikap, apa boleh buat tak ada alasan untuk menentang permintaan Bupati, dan mari kita duduk bersama mendiskusikan solusi memperbaiki situasi tidak nyaman ini.

Oleh:
TAUFAN RAHMADI
Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar RI